analisis jabatan dan analisis beban kerja. Abstrak. analisis jabatan dan analisis beban kerja

2 URAIAN TUGASPeraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Beranda. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan yang berbasis. Outline. Subjek. 3. Selain peta jabatan, hasil analisis jabatan, serta analisis beban kerja, setiap instansi pemerintah diminta untuk mengusulkan kebutuhan formasi ASN tahun 2020 dan 2021 paling lambat akhir bulan Maret 2020 melalui aplikasi e-formasi. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan melaksanakan pergeseran suatu jabatan structural mulai dari Lembaga, Bagian, UPT, dan Ketua Program Studi. informasi Jabatan; b. tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan. Analisis beban kerja merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja (Ellyzar & Yunus, 2017; Darim, 2020). Pelaksanaan Analisis Beban Kerja dan Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor. Dengan adanya anjab dan ABK, maka akan diketahui mengenai uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan. Pendekatan Analisis Beban Kerja. PRAMBON - Kab. MANFAAT HASIL ANALISIS BEBAN KERJA Hasil dari analisis beban kerja dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut : 1. 00 WIB DESKRIPSI Analisis jabatan digunakan untuk proses pendayagunaan pegawai. Langkah Pertama – Aktifasi menu Tambah SDMK Pada akun Puskesmas tidak ada Unit organisasi, sehingga User langsung menginput jabatan pada Puskesmas tersebut. Kerja pada Inspektorat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu 0 sesuai kebutuhan. Hasil ABK. Adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang di gunakan serta di butuhkan untuk. beserta eksisting dari jabatan dan jenjang tersebut. 007071 perhitungan beban kerja = jml kegiatan x 2 x 2 3 Formulir Pengukuran Beban Kerja Nama Jabatan Contoh Formulir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja . ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban. Uraian tugas diluar dari Jabatan Fungsional itu bisa diambil dari SOP atau studi banding. Beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja. GAMBARAN UMUM Aplikasi Anjab dan ABK adalah aplikasi dengan sistem komputerisasi online berbasis web application yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat di. 01/2016 dimana dalam peraturan tersebut, menjelaskan bahwa jam kerja yang efektif dari setiap pekerja di setiap harinya adalah sekitar 6 jam 25 menit atau bisa dibilang 6,416 jam. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat. 8 jam (8,448 menit) Beban Kerja Tahunan: 264 hari x 6,4 jam = 1,690 jam (101,400 menit) Kesimpulannya, beban kerja efektif adalah 6,4 jam atau 385 menit setiap hari. Langkah 3 : Input Data Informasi Jabatan (Uraian, Syarat, dsb. Dalam analisis beban kerja, penting bagi kita untuk memahami dengan baik bagaimana pekerjaan diprioritaskan dan dikerjakan. penyusunan laporan ABK. Hardhy Muslim yang diwakili Kepala Bagian. PELATIHAN APLIKASI ANJAB DAN ABK Author seven Created Date 11152017. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Analisis jabatan merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya manusia pada instansi pemerintah. Buat beberapa daftar untuk membagi tim dan tugas ke dalam. Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian. bahwa dalam rangka perbaikan organisasi, , ketatalaksansan ep nnsumna . Abstrak. Mengumpulkan InformasiABSTRAK: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis be. efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ruang lingkup analisis beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi. 3. Belum Tersedia. Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. PT. Ada 2 tipe analisis beban kerja diantaranya yaitu analisis proses dan analisis numerik. d Pengawas : Kepala Sub Bagian Adm Umum. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK. Beranda. Permasalahan dalam analisis jabatan : 1. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja akan membantu meningkatkan kualitas pegawai, khususnya dalam menyusun formasi yang rasional serta dapat membantu manajemen organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai dan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012memiliki kemampuan dan pengalaman teknis di bidang analisis jabatan. unsur jabatan yg penting. ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Alur Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (g-SINJAB) Unduh Gambar 1. Analisa beban kerja adalah metode yang digunakan. Artinya, beban kerja akan dihitung berdasarkan pada suatu posisi pekerjaan. Pengisian daftar pertanyaan. Analisis Jabatan untuk Keberlangsungan Bisnis yang Optimal. Dengan adanya pendekatan analisis jabatan, maka bisa diperoleh berbagai jenis informasi seputar jabatan, seperti beban kerja, rincian tugas, hasil kerja dan yang pasti identitas jabatan. Tipe Analisis Beban Kerja. Tujuan penyusunan analis jabatan dan analisis beban kerja untuk mewujudkan outcome organisasi. Oleh sebab itu, maka Hasil penyusunan kebutuhan disampaikan oleh. Faktor-faktor seperti tingkat keahlian, pengalaman, dan efisiensi kerja harus diperhitungkan dalam menentukan beban kerja. 3 Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) BAB 1. Hasil kedua analisis tersebut menggambarkan jumlah pegawai dan jenis jabatan yang dibutuhkan pada semua instansi pemerintah. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O19 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI. 1 Tahun 2020. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 56 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa “Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja”. Langkah 3 : Input Data Informasi Jabatan (Uraian, Syarat, dsb. 318880992-Anjab-Operator-Komputer. maksimalnya program pelayanan kesehatan. Analisis beban kerja merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja (Ellyzar & Yunus, 2017; Darim, 2020). dipersyaratkan. Peraturan Menteri Pendayagunaan. 5 (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:. Setelah selesai dilakukan Anjab, maka perlu dilakukan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan untuk menemukan bobot kelas jabatan,” kata Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot. 2. Rekomendasi penelitian yaitu melengkapi uraian tugas dan produk yang belum tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Analisis Jabatan Pegawai (Anjab). Penyusunan standar beban kerja. Pelatihan Jabatan Fungsional Kepegawaian setelah itu dilakukan desk study analysis melalui FGD dengan pakar/ahli yang difokuskan pada pengembangan kapasitas pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian yang berbasis system merit. Komarudin II No 63 Jakarta Timur 021- 4807678 (Office) 085881153889 (Mobile) Email1: konsultn. Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. 2. 2 Disusunpeta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenagaberdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas: 2-2: Pengelola Program Imunisasi: 1-1:Mamuju – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang. Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan ketika menghitung beban kerja karyawan adalah posisi dan juga jabatan karyawan yang bersangkutan di. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri No. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan informasi yang lengkap dan benar mengenai jabatan yang ada dalam suatu organisasi. 3. standar norma waktu kerja. Tipe Dokumen. Hal ini mempengaruhi aspek dari pekerjaan itu sendiri dan kelayakan sumber daya yang akan mengisi jabatan tersebut. 7 Analisis jabatan didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya. HARIANTERBIT. 56 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 02 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan. 4 IKTISAR JABATAN : Membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada bagian administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan prosedur. Analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan metode yang lazim dipergunakan untuk menentukan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Ruang lingkup dan dampak program. ABSTRAK: dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Kecamatan Kabupaten Bulukumba, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan. b. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 2. Unit Kerja : Dinas Kesehatan. Hasil analisis jabatan/pekerjaan juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain, seperti pengklasifikasian, membuat desain dan perancangan kembali suatu pekerjaan. Ketentuan Penutup. 1. 3. Pasal 8 . Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja Evaluasi Jabatan; Analis Kebijakan: Download --Analis Kepegawaian: Download --Arsiparis: Download --Assesor SDM Aparatur: Download --Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa: Download --Perencana: Download --Pranata Komputer: Download --Pustakawan: Download --Bezetting Jabatan Struktural &. admin Data 30 November 2021 | 0. SIANJAB adalah aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang bertujuan untuk memudahkan proses tabulasi dokumen ANJAB. Time. Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, yang dimaksud Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. ABK juga merupakan sebuah kewajiban dalam konteks manajemen kepegawaian daerah. , Gerhart, & P. BAB III KATEGORI DAN. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur. Mengukur Beban Kerja Abstrak; Seperti sebelumnya, untuk mengukur beban kerja abstrak juga membutuhkan informasi khusus. Menverifikasi data; 4. kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja. (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (business process). pdf. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif. Alur Sistem Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. analisis jabatan, beban kerja dan perhitungan kebutuhan pegawai di pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan This study examines the gaps between job analysis, workload analysis and employee requirement calculations that had been formulated previously in Center for Education and Culture Statistics and their implementation. “ini merupakan salah satu upaya Reformasi Birokrasi dalam area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dilingkungan Kementerian / Lembaga,”ujarnya. ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan hasil evaluasi Analisis Beban Kerja yang berbasis kompetensi dan kinerjabagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. ID(PANDEGLANG)–– Analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai indikator kinerja para pegawai untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai, “demikian disampaikan Plh. 1 tentang penempatan Analis Kebijakan pada Instansi Permendagri No. Pasal 3 Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020, menyatakan bahwa Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di instansi pemerintah pusat dilaksanakan oleh unit organisasi JPT. Dan adapun pengertian analisa jabatan menurut Noe, R. --Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja berpedoman pada Lampiran Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 ini. Undang-Undang no. Tujuan dan manfaat penulisanJABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS. D. Metoda identifikasi beban kerja Metoda ini dilakukan dengan mengidentifikasi beban kerja melalui hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan. 1/KTU. Contoh Formulir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. com a. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja berpedoman pada Lampiran Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 ini. Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. 1 Tahun 2020. Buat beberapa daftar untuk membagi tim dan tugas ke dalam. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak. 021212 perhitungan beban kerja = jml kegiatan x 2 mengarsipkan Dokumen 10 79200 56 0. ii. Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan. Sekretaris Daerah. Jakarta--Sesuai amanat dari UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Kemnaker terus melakukan pembenahan dan penataan melalui tata kelola reformasi birokrasi bidang SDM Aparatur, yang mengacu juga pada. Anjab dan ABK juga merupakan dokumen yang menjadi prasyarat dalam rangka mendukung sistem kesejahteraan aparatur, yaitu Remunerasi. 3. bahwa dengan telah disusunnya analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan. . Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. Berikut ini penjelasan dari kedua tipe analisis beban kerja yaitu: Analisis Proses Di dalam analisis proses ini dapat dengan menetukan langkah apa saja di dalam pengerjaan suatu tugas untuk dapat menghasilkan suatu output. Jabatan dan Analisis Beban Kerja” ini dengan baik. / Dokumen Hukum. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya. analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai. Dengan luas wilayah Kabupaten Malang. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Outline. KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut. Analisis jabatan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dianggap. Login ke aplikasi x Pastikan perangkat telah terhubung dengan jaring an dan unit kerja telah terdaftar. : na BAB v1 Tn MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pasal 9. untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan dengan metode Analisis Beban Kerja Kesehatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. 8 jam (8,448 menit) Beban Kerja Tahunan: 264 hari x 6,4 jam = 1,690 jam (101,400 menit) Kesimpulannya, beban kerja efektif adalah 6,4 jam atau 385 menit setiap hari. M Wright (2009), adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mendetail dari suatu jabatan. 2 Manfaat dan Fungsi Analisis Jabatan Beberapa kegiatan organisasi akan berjalan lebih baik hasilnya bila berlandaskan atau berpedoman pada analisis jabatan. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Mencabut : KepmenPAN Nomor KEP/61/M. Pasal 2 Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, menyatakan bahwa Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib. Buat beberapa daftar untuk membagi tim dan tugas ke dalam beberapa kategori, lengkap. 3 8 8 ¬ 1 analisa. 3 Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) BAB 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka pelaksanaan penataan kepegawaian, kelembagaan,. Informasi atasan langsung pemegang jabatan. Bagian Ketiga Tugas Tim Pelaksana Pasal 11 (1) Tugas Ketua Tim Pelaksana Anjab dan Abk adalah : a. ABK merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dan organisasi berdasarkan volume kerja. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, Permasalahan yang seringkali muncul pada organisasi yang besar adalah bentuk organisasi yang cenderung lebar dengan jumlah pegawai yang sangat besar. Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan. Solusi Bina Utama (SBiU) Jl. Klaten – Untuk melaksanakan program penataan ASN di lingkungan Kementerian Agama harus dilakukan melalui Anjab dan ABK, penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) diharapkan mampu melahirkan ASN yang berintegritas dan melahirkan SDM yang berkualitas. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan Pasal 4 Jabatan Fungsional Analis Pemantauan termasuk. 2 Contoh Tabel Analisis Beban Kerja 1. 8. 8. PERATURANPEDIA. R. Menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja; Memerintahkan kepada Tim Pelaksana. Materi Pelatihan : Laboratorium 40% x 60 = 24 pasien Waktu yang dibutuhkan 15 menit 360 menit/15 menit= 24 pasien. Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo termasuk ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.